Kementan Era SYL Revolusi Perbenihan Perkebunan

Print

https://mlld7orvw3cq.i.optimole.com/yUj_eTA.TNP4~54d1d/w:412/h:549/q:auto/https://www.cimmyt.org/content/uploads/2020/02/CIMMYT-Seed-102912-0002.jpg

JAKARTA-KAKAO INDONESIA. Masalah mutu adalah hal yang menjadi isu krusial dalam penyediaan benih tanaman perkebunan. Hanya saja selama ini tidak ada upaya signifikan dalam melakukan perbaikan dalam manajemen penyediaan benih. Namun kabar baiknya pada masa Jokowi khususnya di era kepemimpinan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dilakukan revoluasi perbenihan perkebunan. Apa sajakah itu?

Menerapkan sertifikasi mandiri. Direktorat Jenderal Perkebunan menginsiasi penerapan sertifikasi mandiri yang sesungguhnya memiliki dasar hukum yang jelas. Tahun 2022 setidaknya akan ada penerapan sertifikasi mandiri pada produsen benih Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, serta produsen benih PT Palma Inti Lestari. Diharapkan dengan adanya terobosan ini akan segera diikuti produsen yang lain, dengan syarat wajib menerapkan manajemen mutu sehingga benih yang dihasilkan dijamin mutunya.

Menerapkan standarisasi UPTD. Salah satu kendala dalam proses sertifikasi adalah tidak standarnya lembaga yang melakukan sertifikasi. Melalui regulasi yang telah disusun maka UPTD Sertifikasi akan segera diwajibkan menerapkan ISO 9001: 2015 untuk menjamin kualitas pelayanan, petugas yang melakukan sertifikasi harus memiliki sertifikat kompetensi serta laboratorium pengujian mutu benih harus diterakreditasi. UPTD yang tidak memenuhi persyaratan kewenangannya akan dievaluasi.

Menerapkan uji kompetensi produsen benih. Salah satu penyebab tidak terjaminnya mutu benih yang beredar di masyarakat adalah pelaku usaha perbenihan tidak memiliki kemampuan yang memadai. Melalui berbagai terobosan tahun 2021 ini akan segera diterapkan uji kompetensi terhadap penangkar kelapa sawit dan tahun 2022 setiap calon produsen yang ingin mendapatkan izin usaha produksi, pelaku usaha perbenihan benih wajib mengikuti uji kompetensi.

Melakukan percepatan pembangunan kebun induk kelapa hibrida. Tahun 2021 ini Kementerian Pertanian mendorong pengembangan kebun induk kelapa hibrida melalui kerjasama waralaba antara Balai Penelitian Tanaman Palma dengan swasta, sehingga akan dibangun paling sedikit 300 ha kebun induk kelapa hibrida di pulau utama di Indonesia. Ini adalah langkah terobosan mengingat saat ini Indonesia belum memiliki kebun induk kelapa di luar pusat penelitian.

Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dari benih perkebunan yang beradar di masyarakat.