• KAKAO INDONESIA merupakan pusat informasi dan jejaring pertama di Indonesia, yang fokus pada komoditas kakao. KAKAO INDONESIA didukung para pakar, praktisi, pabrikan kakao yang ada di Indonesia. Melalui layanan yang disediakan, para pekebun kakao diharapkan bisa mendapatkan informasi teraktual, dan terhubung dengan para pakar kakao terbaik di Indonesia.

    OFFICE: Jl. Duta III no. 11, Pondok Duta I, Cimanggis Jawa Barat. (CALL CANTRE: 085395459624. Email: kakaoindonesia1@gmail.com)

  • Kakao Indonesia menyediakan informasi tentang klon-klon kakao terbaik dan sumber bahan tanam kakao bermutu. Melalui layanan ini, para pekebun kakao di seluruh Indonesia diharapkan bisa memperoleh bahan tanam unggu

     

  • KAKAO INDONESIA menyediakan informasi terkini terkait budidaya kakao. Kami juga siap membantu pekebun kakao yang ingin terhubung dengan praktisi atau para-para ahli kakao terbaik di Indonesia, melalui layanan konsultasi atau pelatihan

    .

  • KAKAO INDONESIA menyediakan informasi terkait pengolahan biji kakao dan pemasaran. Kami juga siap membantu pekebun, kelompok tani, atau GAPOKTAN yang ingin memasok biji kakaonya secara langsung ke "pabrik pengolahan" untuk jumlah besar, dan kepada pemasok besar untuk jumlah yang terbatas. Melalui layanan ini diharapkan para kebun bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday435
mod_vvisit_counterYesterday412
mod_vvisit_counterThis week847
mod_vvisit_counterLast week4490
mod_vvisit_counterThis month14614
mod_vvisit_counterLast month19555
mod_vvisit_counterAll days139533

We have: 4 guests online
Your IP: 18.206.16.123
 , 
Today: Sep 22, 2019

Mindo Sianipar: Indonesia Perlu Strategi Pembangunan Pertanian Hemat APBN

PDF 

https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1556616689/tywomdjfelhwq6qo97o7.jpg

JAKARTA-KAKAO INDONESIA. Seiring dengan pergantian rezim antar waktu, pengembangan pertanian semakin bergantung pada APBN, yang tiap tahun mendapatkan tekanan. Tahun ini tercatat defisit perdagangan Indonesia mengalami defisit tertinggi sepanjang sejarah. Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di kuartal II 2019 mengalami desifit sebesar USD 2 milia. Sudah seharusnya pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk membangun system yang mendorong pengembangan pertanian secara berkelanjutan.

Menurut Mindo Sianipar, pengamat pertanian yang juga anggota DPR RI Komisi IV, pengembangan pertanian harus melibatkan adanya 3 komponen, petani, swasta/BUMN dan pemerintah. Petani sebagai pihak yang melakukan pengembangan usaha tani, swasta yang melakukan penyediaan sarana, pengolahan maupun pemasaran, sementara pemerintah yang bertugas membuat regulasi.

Dalam banyak situasi pemerintah seringkali mengambil alih fungsi petani atau dunia usah. Atau kadang pemerintah hanya fokus pada petani atau swasta saja sehingga kebijakan tidak mengindahkan keberadaan komponen lain. Ketiga komponen ini harus menjalankan fungsinya masing dan harus bersinergi melalui sistem yang dibangun oleh pemerintah.

“Petani membutuhkan benih, bimbingan teknis dan jaminan pasar dengan harga yang menarik. Jelas ini membutuhkan dana. Nah, sesungguhnya pemerintah secara strategis bisa membuat kebijakan yang memungkinkan adanya kutipan sehingga pembiayaan pengembangan pertanian dimungkinkan tanpa harus bergantung pada APBN atau APBN. Dana ini dapat disisihkan dari keuntungan swasta/BUMN yang kemudian digunakan untuk pengembanga usaha tani. Misalnya pendapatan dari impor petanian, penjualan benih, sarana, perdagangan domestik. Lalu dana ini disalurkan dengan mekanisme yang transparan”, jelas politis PDIP tersebut.

Tentu pemerintah tidak bisa semena-mena melakukan kutipan tanpa menciptakan kondisi usaha yang kondusif dan memberikan keuntungan yang bagi dunia usaha. Pemerintah dalam hal ini wajib memberikan insentif terhadap dunia usaha berupa kelonggaran pajak, suku bunga Bank yang lebih ringan serta berbagai regulasi yang memberikan insentif bagi swasta. Sehingga berkontribusi pada peningkatkan daya saing yang memberikan keuntungan perusahaan yang dapat disisihkan untuk pembiayaan pengembangan pertanian.

Pemerintah, tambah Mindo, juga dapat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan bermitra dengan petani, sehingga ada pembinaan terhadap petani dapat berlangsung secara berkelanjutan. Lalu peran pemerintah melalui APBN fokus pada hal-hal yang tidak mungkin disediakan oleh dunia usaha seperti menjaga keamanan, perbaikan sarana, irigasi, pengembangan kelembagaan serta peningkatkan kapasitas SDM petani. Melalui pengembangan sistem maka pengembangan pertanian tidak lagi bergantung pada APBN.

 

Add comment


Security code
Refresh

Call Kakao Indonesia 

+6285395459624

+6285395459624 (WA)

kakaoindonesia1@gmail.com

versi

English French German Italian Portuguese Russian Spanish